- PASUNDAN - PEMERINTAH NEGARA PASUNDAN
- SF01 - Arsip Negara Pasundan Periode 1947 s/d 1950
- S03 - Arsip Negara Pasundan Periode Tahun 1949
- 58 more...
- 91 - Parlemen Pasundan rapat ke 22 sidang ke I tanggal 29 Maart 1949 Memutuskan mendesak kepada Pemerintah agar supaja kenaikan tarief itu dibatalkan Tahun 1949
- 92 - Errata Nomor 7 Lampiran 1 dalam pengoemoeman rapat tertutup dari perlemen Pasundan Tanggal 26 Maart 1949 harus diadakan perubahan sbb: 1. halaman 2 garis 13 dari bawah nama Toean Soejoso diganti dengan nama Toean R. Pandji Soenario 2. Rislah Pidato PT> Mr.CC. Van Helsdingen dalam halaman 20 samapai dengan 28 tanggal 29 Maart 1949
- 93 - Pengumuman dari sekretariat Parlemen hasil sidang ke 1 Tahun 1949 Rapat ke- 23 Tahun 1949 Rabu Tanggal 30 Maart 1949 atjara: 1. pembicaraan tentang Federal District 2. Djawaban Pemerintah dalam babakan 2 tentang politek Pemerintah ke luar danke dalam
- 94 - lampiran Pengumuman rapat tertutup tanggal 30 Maart 1949 terjemahan pidato JM. perdana Menteridalam sidang Parlemen Tanggal 30 Maart 1949
- 95 - Risalah Rapat Tertutup dari sidang parlemen pada tanggal 30 maart 1949 atjara : . Djawaban pemerintah babakan ke 2 tentang keadaan politiek pemerintah keluar dan kedalam
- 96 - Motie Parlemen Pasundan Nomor 6/I/’49 tentang pernyataan Penetapan Federal District, 30 Maart 1949
- 97 - Mosi Parlemen Pasundan Nomor 8/I/49 tentang Memutuskan mengajak kepada parlemen supaja membentuk panitya itu misalnya panitiya naik haji sebagai panitiyadi ibu negara Pasundan (Bandung) panitya mana kemudian pada gilirannya akan membentuk tjabangtjabang ditiap-tiap Kabupaten atau dimana saja yang dipandang perlu Tanggal 31 Maart1949
- 98 - Pengoemoeman dari sekretariat Parlemen hasil sidang ke 1 Tahun 1949 Rapat ke- 24 Tahun 1949 Kamis Tanggal 31 Maret 1949 atjara: 1. Surat surat yang masuk 2. Pembicaraan mosi mosi 3. pemandangan atas mosi district Federal
- 99 - Motie Parlemen Pasundan Nomor 7/I/49 tentang mendesak kepada pemerintah Negara Pasundan untuk dengan setjepatnya tindakan seperlunya agar supaja soal lalu lintas ini tidak bersandar terus menerus atas suatu peraturan darurat dan meminta pada pemerintahan umum suatu kepoetoesan jang selaras dengan kedudukan Pemerintah Negara Pasundan 30/31 Maart 1949
- 54 more...