- PASUNDAN - PEMERINTAH NEGARA PASUNDAN
- SF01 - Arsip Negara Pasundan Periode 1947 s/d 1950
- S03 - Arsip Negara Pasundan Periode Tahun 1949
- 46 more...
- 79 - Motie Parlemen Pasundan Nomor4/I/49 tentang memutuskan mendesak kepada pemerintah seluas mungkin mengadakan sesuatu panitia Negara terdiri dar achli bahsa dan ahli hoekoem yang akan memeriksa terjemahan peraturan tersebut dalam bahsaa Indinesia agar peraturan dalam bahsa indonesia itu dapat diputuskan menjadi peraturan jang mempunjai kekuatan yang mengikat Tanggal 29 Maart 1949
- 80 - Terjemahan pidato JM. Menteri Keuangan (PJ.Gerke ) dalam sidang Parlemen Pasundan tanggal 22 Maart 1949
- 81 - Risalah Rapat Tertutup dari sidang parlemen pada tanggal 23 Maart 1949 Sidang ke I Tahun 1949 Rapat ke 18 Hari Rebo Tanggal 23 Maret 1949 atjara : 1 pengumuman Soerat soerat yang masoek 2. Djawaban pemerintah babakan ke 2 tentang keadaan politiek dewasa ini
- 82 - Terjemahan Pidato JM. Perdana Menteri Tanggal 23 Maart 1949
- 83 - Mosi Parlemen Pasundan Nomor 3/I/49 tentang memohon supaja pemerintah Negara Pasoendan ; 1 Mengeluarkan peraturan agar soepaja kantor kantor dan Djawatan Negara pada hari Jumat ditutup pada jam 11. 30 Siang 2. Mengajukan pada kantor Djawatan dan Perusahaan partikulir mengambil persturan sematjam itu
- 84 - Pengumuman dari sekretariat Parlemen hasil sidang ke 1 Tahun 1949 Rapat ke- 19 Tahun 1949 Kamis Tanggal 24 Maart 1949 atjara: 1, pengumuman surat jang masuk 2. Perundingan tentang mosi-mosi dan djika mungkin pembitjaraan federal distric
- 85 - Surat Kementrian Dalam Negeri Negara Pasundan kepada paduka Tuan Ketua Parlemen Negara Pasundan tentang pertanjaan tertulis mengenai daerah jang harus dikosongkan jang diajukan oleh PTMS Judawinata dan PT. Darnudjid Tanggal 24 Maret 1949
- 86 - Nota Mr.CC.Van Helsdingen mengenai federal distric 26 Maart 1949
- 87 - Risalah Rapat Tertutup dari sidang parlemen pada tanggal 26 maart 1949 Sidang ke I Tahun 1949 Rapat ke 20 Hari Sabtu Tanggal 26 Maret 1949 atjara : 1 pengoemoeman Soerat soerat yang masoek 2.Pemandangan umum tentang Regeringsverkklaring babakan II
- 66 more...