UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Unit Kerja ini telah meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Apabila ditemukan praktekpungutan liar,calo, gratifikasi dan aduan atas unit kerja ini maka dapat memasukan aduan ke www.lapor.go.id dan pmpzi.menpan.go.id dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Uraian penjelasan Konfrensi Medja Bundar Tahun 1950
Usulan Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Kabupaten Pangandaran.
UU RI No.2 Tahun 1999 Tentang partai politik, UU RI No. 3 Tahun 1999 Tentang PEMILU, UU RI No.4 Tahun 1999 Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD.
UU RI no.9 thn 1998 ttg: Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum
Voorgevel Blad No 23 HG ( Bagian depan Jurnal No 23 HG ) Tahun 1922
Wagub.Jawa Barat H. Ukman Sutaryan sedang menyerahkan 5 Buah Peraturan Daerah oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Bapak H. Agus Muhydin dan Gubernur KDH Jawa Barat, Bapak H. R. Nuriana di Bandung pada 13 Februari 1996.
Wakil Gubenur KDH. TK I Jawa Barat didampingi Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Barat ketika menghadiri kegiatan Program Kelangsungan Hidup (KHPA) bagi Pejabat, Kerjasama Pemerintah di Bandung pada 27 Agustus 1990
Wakil Gubernur bersama jajaran eksekutif ketika menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengenai Penyampaian 4 Raperda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung pada 10 Oktober 1998.
Wakil Gubernur H. Abung Kusman bersama jajaran eksekutif saat mengikuti Sidang Pleno DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Ruang Sidang DPRD Jawa Barat pada 18 Februari 1984
